Senin, 09 April 2018

Administrasi dalam tahap tender proyek kontruksi


PROSES LELANG PROYEK KONSTRUKSI
Setelah pra lelang, suatu proyek konstruksi yang akan dibangun akan dibuka proses lelang dimana pengumumannya akan diumumkan melalui internet, koran, maupun rekan-rekan owner. Proses lelang pada suatu proyek konstruksi terdiri dari:
1. Pengambilan Dokumen Lelang
Pengambilan dokumen lelang harus diteliti kebenarannya dan kelengkapannya dengan memerinci dalam tanda terima dokumen lelang, ini penting agar dapat dijadikan sebagai dokumen kontrol pada proses internal perusahaan.
2. Pembentukan Team Pelaksana Lelang (TPL)
Pembentukan Tim Lelang sesuai dengan kebutuhan  SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketrampilan untuk melakukan kegiatan estimasi biaya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
3. Membaca & Mempelajari Dokumen Lelang
Pada bagian di proses ini merupakan kegiatan penting dalam upaya memahami dokumen proyek sehingga dapat dibuat catatan-catatan penting yang perlu dikonfirmasikan pada saat mengikuti penjelasan / aanwijzing kantor maupu lapangan berkaitan dengan dokumen-dokumen sbb :
1. Bill of Quantity (BoQ)
2. Technical Specification (Spek Teknis)
3. Drawings (Gambar)
4. Agreement, General & Special Condition  of Contract (Surat Perjanjian, Spek Umum & Khusus)
5. Attachments (Lampiran)
6. Addendum
7. Peraturan terkait
4. Aanwijzing Kantor dan Lapangan
Mengikuti kegiatan aanwijzing merupakan kegiatan penting dalam rangka mendapatkan kejelasan terhadap hal-hal sbb :
1. Kelengkapan Dokumen yang perlu dipenuhi
2.    Konfirmasi hal-hal yang belum jelas agar persamaan persepsi sama dengan panitia / owner.
3. Usulan adanya perubahan terhadap spek, waktu pelaksanaan pekerjaan dll sehingga proyek ini dapat dilaksankan dengan baik.
4. Memahami secara akurat kondisi lapangan dimana proyek tersebut dibangun, berkaitan dengan hal-hal sbb:
a. Kondisi lingkungan proyek (sosial dan budaya, medan kerja, dll)
b. Akses jalan masuk proyek
c. Kelayakan Jalan logistik dan upaya untuk memperbaiki
d. Keamanan
e. Kondisi tanah
f. Dll
5. Pelajari lebih mendalam Dokumen lelang
Kegiatan dalam proses ini adalah memahami lebih rinci berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :
1. Kesesuaian BQ dengan gambar, spek dan dokumen lainnya
2. Identifikasi lingkup pekerjaan (batasan-batasan dalam paket proyek)
Kegiatan ini dilakukan dengan melalui Work Breakdown Structur (WBS) sehingga secara akurat dapat diketahui batasan lingkup pekerjaan yang ada dalam setiap paket proyek, berkaitan dengan hal-hal sbb :
• Rincian BQ / WBS (paket pekerjaan)
• Penghitungan Volume Pekerjaan
• Gambar Detail / Sketsa
• Dokumen untuk proses pengadaan Sub Kontraktor & Supplier.
WBS adalah pedoman pengelompokan dari unsur-unsur proyek yang mengatur dan menetapkan  lingkup total dari proyek.
Pekerjaan yang diluar WBS adalah diluar lingkup proyek. Seperti halnya scope statement, WBS seringkali digunakan untuk mengembangkan atau mengjelaskan pengertian umum dari lingkup proyek.
6. Survey Lapangan detail
Kegiatan ini merupakan kegiatan survey ulang secara mendalam setelah mempelajari secara mendalam dokumen lelang seperli diuraikan pada point 5.
Hasil survey ini akan dijadikan dasar dalam merumuskan metode pelaksanaan pekerjaan, merencanakan site plan, mengetahui item-item pekerjaan penunjang yang diperlukan seperti perlunya jembatan sementara, bangunan bantu lainnya, perbaikan jalan akses dll.
Pada survei ini juga dapat dipakai untuk mengklarifikasi data-data teknis seperti penyelidikan tanag, komposisi material di quary, keberadaan sumber daya lainnya seperti alat, tenaga, bahan material alam, termasuk biaya untuk mendapatkan sumber daya tersebut (upah tenaga, harga satuan dll)
7. Perhitungan Volume
Kegiatan ini diperlukan untuk melakukan perhitungan dan pengecekan perhitungan volume pekerjaan terhadap volume scope yang ada dalam BQ, dan diperlukan perhitungan volume pekerjaan yang merupakan pekerjaan penunjang seperti jembatan darurat, jalan kerja dll.
Perhitungan volume ini harus dilakukan secara cermat dan akurat serta tertelusur sesuai WBS yang direncanakan sehingga tidak terjadi kesalahan berupa kurang perhitungan atau duplikasi perhitungan.
Apabila ada perubahan gambar / spek maka dengan mudah dapat ditelusuri perhitungan mana yang diperlukan koreksi / penyesuaian / perhitungan ulang atas perubahan tersebut.
Bila volume pekerjaan ini dihitung oleh banyak personil harus dapat diidentifikasi siapa melakukan perhitungan pekerjaan apa, sesuai gambar / spek yang mana sehingga saat dikonsolidasi dapat dikompilasi dengan akurat.
8. Metode Kerja
Merupakan kegiatan perumusan metode pelaksanaan perjaan dengan urutan penyusunan sebagai berikut :
1. Difinisi pekerjaan,
a. Penjelasan tentang pekerjaan
b. Spesifikasi, volume pekerjaan
2. Lokasinya
3. Metode kerja/cara kerja
a. Bagaimana caranya
b. Menggunakan alat apa
c. Urutan pekerjaan  (dimulai setelah / sesudah pekerjaan apa)
4. Kebutuhan sumber daya
5. Waktu yang diperlukan
6. Jadwal pelaksanaan
7. Hal-hal penting yg harus diketahui / diperhatikan
8. Gambar-gambar kerja / gambar pelaksanaan
Pekerjaan yang dibuat secara detai metode kerjanya adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut :
a. Yang mempunyai nilai bobot 80% sesuai dengan bobot pareto
b. Yang termasuk dalam  lintasan kritis, sesuai dengan hasil net work planning
9. Sub-Kontraktor
Pemilihan pekerjaan yang disub kontrakkan dilakukan dalam rangka memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Meningkatkan fokus perusahaan;
2. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia;
3. Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari reengineering;
4. Membagi resiko;
5. Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain;
6. Memungkinkan tersedianya dana kapital;
7. Menciptakan dana segar;
8. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasi;
9. Memperoleh sumberdaya yang tidak dimiliki sendiri;
10. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola.
Pemilihan Sub Kontraktor / Suplyer dilakukan dengan sangat selektif agar tujuan tersebut diatas dapat dipenuhi, dan pengendalian dokumen terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, karena kesalahan informasi / dokumen akan membuat kekeliruhan dalam menentukan asumsi, sumber daya dan harga pekerjaan.
Kegiatan dalam proses procurement pada proses tender meliputi :
a. Perencanaan pekerjaan yang akan di Sub Kontrakkan / rencana pembelian Perencanaan  Kontrak & Pembayaran
b. Pemilihan Vendor yang dinominasikan
c. Permintaan Penawaran
d. Evaluasi Penawan termasuk lingkup yang bersesuaian dengan paket pekerjaan
e. Penentuan Vendor yang dipilih sehingga dokumen dari vendor yang dipakai untuk penawaran terdokumentasi dengan baik
10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Proses yang dibutuhkan untuk mengelola dan memastikan bahwa aktivitas proyek konstruksi telah ditangani dengan benar  sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan secara ringan  (menyebabkan luka-luka ringan atau parah yang masih dapat disembuhkan tanpa cacat) maupun yang berat (menyebabkan cacat tidak dapat bekerja atau meninggal dunia) yang akan terjadi baik terhadap karyawan / properti yang ada dengan demikian proses-proses yang dilakukan berupa :
• Perencanaan K3 (Safety Plan),
• Penanganan K3 dan
• Pelaksanaan Administrasi dan Pelaporan
11. Pembuatan Pra Rencana Mutu Proyek
Yang utama dalam kegiatan ini adalah mlakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Memahami spek setiap pekerjaan dan material yang dipakai
2. Memahami persyaratan mutu yang bersesuaian dengan yang sudah ditetapkan dalam spek, berkaitan dengan upaya untuk melakukan pemilihan material / metode yang memenuhi syarat
3. Dokumen atas persyaratan yang dipilih menjadi dokumen kontrol dan didukung oleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan.
12. Plafond Harga Penawaran
Plafon harga yang didasarkan pada Ownwer Estimate merupakan reverensi tetapi tidak menjadi patokan, melainkan untuk melakukan evaluasi terhadap harga yang dibentuk dari perhitungan RAP dan Mark Up.
13. Proses Komputer
Merupakan proses perhitungan dengan menggunakan komputer dan program yang dapat diandalkan ketelusurannya sehingga setiap ada perubahan formulanya terkait satu sama lain.
File perhitungan dapat menjamin mana data / file yang dipakai dan direvisi sehingga mudah ditelusuri bila menggunakan alternatif-alternatif RAP / RAB
14. Jaminan Bank, Referensi Bank dan Syarat-Syarat Administrasi.
Hasil dari perhitungan RAP / RAB draft dapat dipakai sebagai acuan untuk menentukan besarnya jaminan pelaksanaan proyek sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi dan dilampirkan dama penawaran / bid.
Pengurusan atas jaminan ini harus memenuhi ketentuan bank dan persyaratan dalam administrasi lelang, karena dapat menggugurkan penawaran.
Pada saat final penawaran besaran dari jaminan ini dichek kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan / persyaratan lelang yang berlaku.
15. Memperhitungkan kemampuan Lawan
Perhitungan kemampuan lawan dipakai untuk melakukan evaluasi terhadap kemungkinan kemenangan tender yang diikuti, dan dapat dipakai sebagai referensi dalam melakukan keputusan keikut sertaan tender maupun penetapan harga penawaran yang kompetitif
16. Perhitungan Mark Up
Perhitungan Mark Up harus didasarkan pada beban-beban kewajiban yang harus dipenuhi yang menjadi ketentua kantor pusat, kantor cabang dan proyek termasuk biaya pemasaran, serta keuntungan bersih yang direncanakan.
Murk Up juga sudah memperhitungkan adanya risiko kenaikan harga, dan risiko lain yang diperhitungkan dalam merespon risiko.
17. Menyusun, Pengecekan dan Pemasukan Penawaran
Tahapan yang penting pada saat melakukan penyusunan dokumen penawaran adalah pemenuhan dokumen serta lampiran yang diperlukan dalam setiap dokumen harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan menjadi persyaratan kelengkapan administrasi.
Pengendalian atas kesesuaian dokumen perlu dilakukan dengan adanya bukti pengecekan berupa chek list yang ditandatangani oleh tim leader sebagai bukti telah dilakukan kontrol baik isi dokumen maupun kelengkapannya
18. Laporan hasil Lelang/-Tender
Laporan ini dibuat dalam rangka melakukan evaluasi terhadap hasil tender dan alasan-alasan terukur yang menjadi penyebab kegagalan serta kekuatan yang menjadi unggulan dalam persaingan, hal ini dapat memberikan pembelajaran untuk kegiatan tender yang akan datang.
19.    Data-data tetap
Merupakan data-data yang menjadi ketentuan saat menetapkan harga penawaran / tender sehingga menjadi pertanggung jawaban tim estimating kepada manajemen perusahaan. Dokumen ini diperlakukan sebagai dokumen kontrol

Senin, 26 Maret 2018

Rangkuman Sistem Administrasi Proyek

1.      Penilaian Kelengkapan Administrasi Tender
Dokumen-dokumen yang dibutukan dalam penawaran admistrasi terdiri dari empat bagian, yaitu :
a.       Formulir Kualifikasi.
1)      Surat Pernyataan minat
2)      Surat Pernyataan Fakta Integritas
3)      Formulir Isian penilaian Kualifikasi
4)      Surat Pengantar Penawaran
5)      Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
6)      Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
7)      Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan.
8)      Surat pernyataan Tidak masuk dalam daftar hitam (blacklist)
9)      Surat pernyataan berseda Memberikan Jaminan Pelaksanaan
10)  Surat pernyataan memiliki memapuan pada Bidang Pekerjaan usaha kecil.
11)  Surat pernyataan mampu menyediakan Fasilitas, peralata, dan personel.
12)  Surat Asli kuasa penadatanganan Penawaran ( Jika penandatangan dikuasakan)
b.      Dokumen Legal
1)      Fotocopy Akte Pendirian dan Perubahan
2)      Fotocopy Tanda Daftar Perusahan (TDP)
3)      Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4)      Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
5)      Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)
6)      Fotocopy Sertifikat ISO
7)      Surat Pernyataan Identitas Diri dan Fotocopy KTP
8)      Fotocopy SIKA PKN (SP-PJT)
9)      Surat Keterangan Domisili
10)  Dokumen-dokuemn lainnya yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh panitia tender.
c.       Dokumen Pajak
1)      Fotocopy NPWP dan PKP
2)      Fotocopy Bukto penerimaaan surat SPT tahunan PPh baan, PPh pasal 21, SSP pasal 25.
d.      Dokumen BANK
1)      Surat asli referensi bank.
2)      Fotocopy Neraca Audi (untuk pengadaan barang, pemborong, dan jasa lainnya).
3)      Surat jaminan penawaran dari bank (untuk pengadaan barang, pemborong, dan jasa lainnya)
Dokumen penawaran administrasi akan dikatakan sah bila :
a.       Telah ditandatangani oleh orang yang berwenang
b.      Adanya persaingan yang sehat.
c.       Adanya surat jaminan penawaran yang harus memenuhi kriteria.
d.      Surat penawaran yang menggunakan satu sampul.
e.       Pengerjaan harus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
f.       Analisis Harga Satuan Pekerjaan Utama.
g.      Melunasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak.
h.      Untuk hal yang kurang jelas, panitia tender dapat melakukan klarifikasi.
i.        Untuk penawaran yang telah memenuhi persyaratan adminstrasi.

2.      Aspek Administrasi dalam Pengelolaan Usaha
a.       Perizinan Usaha
1)      Surat Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan lingkungan. Persyaratan memperoleh HO dan SITU adalah sebagai berikut:
a)      Surat pemohon
b)      Fotocopy surat pemohon
c)      Fotocopy IMB sesuai fungsi usaha
d)     Fotocopy tanda lunas PBB tahun berjalan.
e)      Fotocopy akta pendirian usaha untuk badan usaha
f)       Surat keterangan domosili dari kelurahan
g)      Surat pernyataan tidak keberatan tetangga
h)      Fotocopy surat tanah/sewa
i)        Surat perjanjian sewa menyewa
j)        Berita acara pemeriksaan lapangan
k)      Berita acara rapat pembahasan.
Manfaat memiliki HO dan SITU antara lain :
a)      Mempermudah permohonan SIUP
b)      Memperoleh jaminan perlindungan keamanan
c)      Dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal ke bank
d)     Menjadi sarana untuk meminta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi.
2)      Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Berdasarkan besar kecilnya usaha, SIUP terbagi menjadi :
a)      SIUP kecil.
b)      SIUP menengah.
c)      SIUP besar.

b.      Surat Meyurat
Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga sebagai dengan surat niaga. Jenis-jenis surat niaga antara lain :
1)      Surat perkenalan.
2)      Surat permintaan penawaran.
3)      Surat penawaran.
4)      Surat pesanan.
5)      Surat pemberitahuan pengiriman barang.
6)      Surat pengaduan.

c.       Pencatatan Transaksi Barang/Jasa
Secara umum, bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu bukti transaksi intern dan ekstern. Transaksi ntern, yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan yang terdiri dari bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Sedangkan transaksi ekstern, yaitu bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar yang terdiri dari faktur, kuitansi, nota bukti, nota debet, nota kredit dan cek.
d.      Pencatatan Transaksi Keuangan
Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk :
1)      Memberikan informasi keuangan maupun informasi lainnya mengenai sumber-sumber ekonomi,dan kewajiban serta modal perusahaan
2)      Memberikan informasi mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi karena ada aktivitas memperoleh laba
3)      Memberikan informasi keuangan agar bisa memperkirakan potensi perusahaan dalam memperoleh laba di masa depan
4)      Memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan dalam memperkirakan potensi guna menghasilkan laba.
Penyusunan laporan keuangan harus relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, dapar dibanding dan lengkap.

e.       Pajak
Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang berlangsung serta dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perpajakan di Indonesia meliputi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan mulai dari :
1)      Ketentuan umum perpajakan
2)      Pajak Penghasilan (PPh)
3)      Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
4)      Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
5)      Bea Materai
Setiap wajib pajak wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), yaitu nomor yang diberikan kepda wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pembayar pajak atau Wajib Pajak di bagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang dan wajib pajak badan / perusahaan.

3.      Manajemen Proyek
Manajemen proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk maksud pengelolaan suatu proyek, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. (Iman Soeharto, 1999).
Manajemen proyek meliputi proses perencanaan (planning) kegiatan, pengaturan (organizing), pelaksanaan dan pengendalian (controlling). Proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian tersebut dikenal dengan proses manajemen.
Tujuan dari proses manajemen adalah untuk mengusahakan agar semua rangkaian kegiatan tersebut :
·         Tepat waktu, dalam hal ini tidak terjadi keterlambatan penyelesaian suatu proyek
·         Biaya yang sesuai, maksudnya agar tidak ada biaya tambahan dari perencanaan biaya yang telah dianggarkan.
·         Kualitas yang sesuai dengan persyaratan.
·         Proses kegiatan dapat berjalan dengan lancer
Sasaran utama dalam manajemen proyek dapat dikategorikan sebagai berikut:
·         Pengembangan dan penyelesaian sebuah proyek dalam budget yang telah ditentukan, jangka waktu yang telah ditetapkan dan kualitas bangunan proyek sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah dirumuskan,.
·         Bagi kontraktor yang bonafide yaitu untuk mengembangkan reputasi akan kualitas pekerjaannya (workmanship) serta mempertahankannya,
·         Menciptakan organisasi di kantor pusat maupun di lapangan yang menjamin beroperasinya pekerjaan proyek secara kelompok (team work).
·         Menciptakan iklim kerja yang mendukung baik dari segi sarana,kondisi kerja, keselamatan kerja dan komunikasi timbal balik yang terbuka antara atasan dan bawahan.
·         Menjaga keselarasan hubungan antara sesamanya sehingga orang yang bekerja akan didorong untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan keahlian mereka.
Kegiatan yang dilakukan dalam  manajemen proyek yaitu antara lain:
a.       Identifikasi objek yang akan dikelola.
b.      Konsep pengelolaan yang akan dipakai.
c.       Area ilmu manajemen proyek (PM-BOK).
d.      Metode, teknik, dan prosedur.
e.       Aplikasi konsep manajemen proyek pada praktek penyelenggaraan (operasional) proyek.

4.      Syarat Membangun Sebuah Gedung
Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi menurut Davy Sukamta, Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI):
a)      Sebelum dibangun, gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan)
Bangunan akan dikatakan ilegal jika sudah selesai dibangun tetapi tidak memiliki IMB. Karena itulah, pastikan pengembang apartemen sudah mengantongi IMB.
b)      Dokumen Rencana Desain Pembangunan Gedung
Setelah IMB didapatkan, pengembang harus mengajukan dokumen yang berupa rencana atau desain pembangunan gedung. Ketika dibangun, pemerintah daerah akan mengecek apakah gedung sudah sesuai dengan rencana, misalnya luas ruangan dan tata letak ruangannya.
Selain masalah perijinan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemilik gedung sebelum membangun suatu gedung, yaitu:
a)      Masa persiapan
Masa persiapan terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, mulai dari penyiapan lokasi tanah yang akan dibangun, pembentukan tim manajemen pembangunan, pemikiran prospek kemanfaatan gedung, dan lain-lain.
b)      Masa perencanaan gedung
Ini adalah saat-saat pembuatan desain gedung, perhitungan rencana anggaran biaya pembangunan (RAB), pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), pengurusan IMB, pembentukan kegiatan tender/lelang untuk menentukan kontraktor yang dipercaya untuk melaksanakan pembangunan, dll.
c)      Masa pembangunan gedung
Kontraktor yang menang tender lalu melakukan pembangunan gedung di bawah pantauan pemilik gedung secara langsung, atau diwakilkan oleh manajemen konstruksi, atau kepada konsultan pengawas. Kontraktor general bisa juga dibantu oleh subkontraktor spesialis atau mandor untuk melaksanakan pekerjaan.
d)     Masa perawatan gedung
Setelah selesai pembangunan, maka akan dilakukan serah terima gedung kepada pemilik proyek, tapi masih dilanjutkan dengan kegiatan pemeliharaan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.
e)      Manajemen pengelolaan gedung
Tim bekerja untuk memastikan gedung berfungsi sebagaimana mestinya, mulai dari sistem parkir gedung, pembagian tugas pengelolaan seperti lift, listrik, kebersihan, keamanan, ketertiban, pengairan, pertamanan, dll.
f)       Pembongkaran gedung
Pembongaran gedung dilakukan jika akan diganti dengan yang baru, atau sudah tidak layak digunakan (sudah tua, atau di luar batas waktu perencanaan dan ada resiko roboh), oleh karena itu bisa dilakukan pekerjaan bongkar gedung untuk dibangun baru kembali. Proses pembongkaran suatu gedung, perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari lantai paling atas. Selain itu, harus ada pelindung debu di sekeliling gedung agar tidak keluar dari area proyek dan tidak mengganggu publik.